Polemik RSUD RAA Soewondo Pati: Ketua Dewas Walk Out dari Rapat Pansus DPRD
Ketegangan terjadi dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Kabupaten Pati ketika Ketua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD RAA Soewondo Pati, Torang Manurung, memilih meninggalkan ruang rapat atau walk out. Kejadian ini berlangsung pada Kamis, 4 September, di ruang rapat DPRD Pati dan langsung memicu protes dari sejumlah anggota dewan.
Kronologi Walk Out Ketua Dewas RSUD Soewondo
Dalam rapat pansus tersebut, Torang Manurung awalnya hadir untuk memberikan keterangan terkait berbagai persoalan di RSUD RAA Soewondo Pati. Namun, setelah merasa telah menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan, Torang memutuskan untuk menghentikan keikutsertaannya dalam rapat.
“Saya izin karena sudah memberikan jawaban. Saya sebagai warga negara mencukupkan diri. Maka saya izin meninggalkan tempat,” ujar Torang di hadapan anggota dewan.
Pernyataan tersebut sontak menimbulkan reaksi keras. Beberapa anggota dewan menyayangkan sikap Torang yang dianggap tidak menghargai proses pansus. Perdebatan pun tak terelakkan hingga akhirnya Torang benar-benar keluar dari ruang rapat.
Protes Anggota Dewan dan Ketegangan Rapat
Langkah walk out yang dilakukan Ketua Dewas RSUD Pati itu memicu ketegangan. Anggota DPRD menilai bahwa keputusan Torang meninggalkan rapat tanpa mengikuti proses hingga tuntas bisa menghambat kerja pansus. Padahal, pansus dibentuk untuk menggali informasi secara komprehensif terkait persoalan serius yang tengah dihadapi masyarakat Pati.
Meski terjadi perdebatan panas, rapat pansus tetap dilanjutkan. Namun, dinamika tersebut memperlihatkan adanya resistensi dan ketidakselarasan antara pihak legislatif dengan pihak-pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangan.
Latar Belakang Pembentukan Pansus Hak Angket DPRD Pati
Pansus Hak Angket DPRD Pati sendiri dibentuk sebagai tindak lanjut dari desakan masyarakat. Pada 13 Agustus lalu, ribuan warga Pati turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran. Aksi tersebut dipicu oleh kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai 250 persen.
Kebijakan ini menuai gelombang protes karena dianggap memberatkan rakyat. Selain persoalan pajak, demonstrasi juga menyuarakan dugaan adanya sikap arogan dari Bupati Pati, Sudewo. Masyarakat menilai bahwa kebijakan yang diambil pemerintah daerah tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
Persoalan di RSUD RAA Soewondo Pati
Seiring berjalannya waktu, muncul isu-isu lain yang semakin memperkeruh suasana. Salah satunya adalah permasalahan yang terjadi di RSUD RAA Soewondo Pati. Rumah sakit daerah tersebut ditengarai menghadapi sejumlah persoalan manajerial yang diduga berakar dari kebijakan Bupati Sudewo.
Karena itu, pansus DPRD Pati turut memanggil pihak RSUD, termasuk Ketua Dewas, untuk memberikan keterangan. Tujuannya adalah agar dewan bisa mendapatkan gambaran menyeluruh terkait dugaan permasalahan yang melibatkan pemerintah daerah dan dampaknya bagi pelayanan kesehatan masyarakat.
Dampak Politik dan Sosial di Kabupaten Pati
Kejadian walk out Torang Manurung menambah daftar panjang dinamika politik di Kabupaten Pati. Di satu sisi, DPRD berupaya menjalankan fungsi pengawasan melalui hak angket. Di sisi lain, pihak-pihak yang dipanggil merasa sudah cukup dalam memberikan jawaban sehingga memilih mundur dari forum.
Situasi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat. Apakah pansus benar-benar bisa membongkar persoalan yang terjadi? Ataukah ketegangan antara legislatif dan pihak-pihak terkait justru akan membuat masalah semakin berlarut?
Penutup
Kasus kenaikan PBB hingga 250 persen, dugaan arogansi Bupati Sudewo, dan permasalahan RSUD RAA Soewondo Pati kini menjadi isu yang menyita perhatian publik. Aksi walk out Ketua Dewas RSUD dalam rapat pansus DPRD Pati hanyalah satu bagian dari rangkaian polemik yang lebih besar.
Masyarakat Pati berharap agar proses pansus hak angket benar-benar berjalan transparan dan menghasilkan solusi nyata. Sebab, apa pun hasilnya nanti, yang paling penting adalah terciptanya kebijakan yang adil, pelayanan publik yang lebih baik, serta kesejahteraan masyarakat Pati secara menyeluruh.
